Mengenal Perbedaan Antara Membangun dengan Mewujudkan dalam Tata Kelola Desa

 

Mengenal Perbedaan Antara Membangun dengan Mewujudkan dalam Tata Kelola Desa

Dalam tata kelola desa, sering kali kita mendengar dua istilah yang tampaknya serupa, tetapi memiliki makna yang berbeda secara mendasar, yaitu "membangun" dan "mewujudkan." Pemahaman yang tepat terhadap perbedaan antara kedua istilah ini sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Pengertian Membangun dalam Konteks Desa

Membangun dalam konteks tata kelola desa mengacu pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan fisik maupun nonfisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kata "membangun" lebih sering dikaitkan dengan infrastruktur, fasilitas umum, dan aspek-aspek konkret yang bisa diukur secara langsung.

Contoh nyata dari proses membangun dalam tata kelola desa meliputi:

• Pembangunan jalan desa untuk meningkatkan aksesibilitas.
• Pembangunan sarana air bersih guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
• Pendirian pusat kesehatan desa (posyandu atau puskesmas pembantu) untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.
• Pengadaan fasilitas pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan desa.

Dalam hal ini, "membangun" lebih menitikberatkan pada aspek fisik dan materi yang bisa diwujudkan melalui anggaran desa, bantuan pemerintah, maupun partisipasi masyarakat.

Pengertian Mewujudkan dalam Konteks Desa

Mewujudkan dalam tata kelola desa memiliki cakupan yang lebih luas, karena tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada proses pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan desa secara lebih holistik. Mewujudkan berarti merealisasikan cita-cita dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, maupun pemerintahan desa.

Contoh nyata dari proses mewujudkan dalam tata kelola desa meliputi:

• Mewujudkan desa mandiri yang memiliki ketahanan pangan dan ekonomi berbasis potensi lokal.
• Mewujudkan desa inklusif yang memberi ruang bagi semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.
• Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
• Mewujudkan masyarakat desa yang berdaya melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas warga.

Dalam hal ini, "mewujudkan" lebih mengarah pada pencapaian perubahan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta implementasi kebijakan desa yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi warga.

Tujuan dan Fungsi Membangun dan Mewujudkan dalam Tata Kelola Desa

Tujuan dari membangun dan mewujudkan dalam tata kelola desa adalah menciptakan desa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Secara spesifik, tujuannya meliputi:

• Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui infrastruktur yang memadai.
• Memastikan keterjangkauan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
• Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
• Mewujudkan desa yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh warganya.
• Menyusun kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Fungsinya dalam tata kelola desa mencakup:

• Sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan desa agar tidak hanya berfokus pada aspek fisik tetapi juga aspek sosial.
• Memastikan pemerataan pembangunan sehingga seluruh warga desa mendapatkan manfaat yang setara.
• Mendorong pemberdayaan masyarakat agar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

Peran Pemerintah Desa dalam Membangun dan Mewujudkan Tata Kelola Desa yang Inklusif

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola pembangunan dan mewujudkan visi desa yang inklusif. Beberapa peran utama pemerintah desa meliputi:

1. Perencanaan dan Penganggaran
• Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.
• Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan dan Pengawasan
• Mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.
• Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya desa.
3. Mendorong Partisipasi Masyarakat
• Mengadakan forum musyawarah desa agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
• Melibatkan kelompok rentan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia, dalam perencanaan pembangunan desa.
4. Mewujudkan Desa Inklusif
• Mengembangkan kebijakan dan program desa yang mendukung keberagaman dan kesetaraan.
• Memberikan akses yang setara bagi seluruh warga dalam berbagai layanan publik.

Perbedaan Mendasar Antara Membangun dan Mewujudkan

Aspek	Membangun	Mewujudkan
Fokus Utama	Infrastruktur dan fasilitas fisik	Cita-cita dan perubahan sosial
Bentuk Hasil	Konkret, bisa diukur (jalan, gedung, sarana umum)	Abstrak, bersifat jangka panjang (kesejahteraan, kesetaraan, partisipasi)
Sumber Daya	Dana desa, bantuan pemerintah, swadaya masyarakat	Kemampuan SDM, kebijakan, budaya gotong royong
Contoh	Membangun jembatan desa	Mewujudkan keterhubungan antarwilayah untuk meningkatkan ekonomi
Waktu Pencapaian	Relatif cepat, tergantung ketersediaan dana dan tenaga kerja	Jangka panjang, bergantung pada proses sosial dan partisipasi masyarakat

Kesimpulan

Membangun dan mewujudkan adalah dua konsep yang saling berkaitan dalam tata kelola desa, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Membangun lebih berorientasi pada proyek fisik yang memberikan manfaat langsung dan dapat diukur, sementara mewujudkan mencerminkan usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan sosial dan pembangunan yang lebih holistik. Keseimbangan antara membangun dan mewujudkan harus dijaga agar desa dapat berkembang secara berkelanjutan dan inklusif, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Pemerintah desa memainkan peran kunci dalam memastikan pembangunan yang inklusif dengan menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan sosial. Dengan memahami perbedaan ini, para pemangku kebijakan di tingkat desa dapat merancang program pembangunan yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pencapaian visi desa yang lebih luas.

Posted in: