Kreteria Penerima Alokasi Afirmasi Dana Desa

Kriteria Penerima Alokasi Afirmasi Desa

Alokasi Afirmasi merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah pusat kepada desa-desa yang dianggap memerlukan perhatian khusus. Tujuan utama dari alokasi ini adalah membantu desa dalam mengembangkan berbagai potensi serta mengatasi masalah yang mungkin menghambat kemajuan. Program ini diberikan kepada desa dengan kriteria tertentu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mmasyaradi sana. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang kriteria penerima alokasi afirmasi desa.

1. Pengertian Alokasi Afirmasi Desa

Alokasi Afirmasi adalah bagian dari Dana Desa yang dialokasikan khusus untuk desa-desa yang dianggap tertinggal atau sangat tertinggal, desa di wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, dan desa yang memiliki karakteristik khusus. Program ini dicanangkan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa yang membutuhkan peningkatan sumber daya serta perbaikan infrastruktur untuk menunjang kehidupan masyarakat desa yang lebih baik.

2. Tujuan dan Sasaran Alokasi Afirmasi

Alokasi afirmasi ditujukan untuk memperkecil ketimpangan pembangunan antara desa maju dengan desa tertinggal. Dengan adanya alokasi afirmasi, diharapkan desa-desa yang tertinggal atau berada di wilayah yang sulit diakses dapat memaksimalkan potensinya untuk mengejar ketertinggalan. Sasaran utamanya adalah desa yang berada dalam kondisi sosial dan geografis tertentu yang menyebabkan desa tersebut memerlukan bantuan lebih dari pemerintah.

3. Kriteria Penerima Alokasi Afirmasi Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa), ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penentuan desa penerima alokasi afirmasi, yaitu:

a. Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal

Desa yang termasuk dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal berdasarkan klasifikasi Indeks Desa Membangun (IDM) memiliki prioritas utama untuk menerima alokasi afirmasi. Desa dengan kategori ini biasanya memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah, kurangnya infrastruktur dasar, dan keterbatasan akses terhadap layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih.

b. Desa di Wilayah Perbatasan Negara

Desa yang berada di wilayah perbatasan negara, terutama yang berbatasan langsung dengan negara lain, juga menjadi prioritas penerima alokasi afirmasi. Pemerintah menilai pentingnya memperkuat desa-desa di perbatasan sebagai bentuk penguatan kedaulatan dan menjaga stabilitas negara. Biasanya, desa di perbatasan ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal aksesibilitas dan pembangunan ekonomi.

c. Desa di Pulau-Pulau Kecil Terluar

Desa yang berada di pulau-pulau kecil terluar atau terpencil juga mendapatkan prioritas dalam program alokasi afirmasi. Kriteria ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa desa-desa yang terisolasi secara geografis tetap mendapatkan perhatian dalam hal pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, serta mampu bertahan dan berkembang sebagai bagian dari NKRI.

d. Desa dengan Karakteristik Khusus

Desa yang memiliki karakteristik khusus, seperti daerah yang rawan bencana, daerah dengan komunitas adat terpencil, atau daerah dengan kondisi sosial-ekonomi yang memerlukan penanganan khusus, juga menjadi prioritas dalam penerimaan alokasi afirmasi. Karakteristik ini memungkinkan desa tersebut mendapatkan tambahan alokasi untuk mengatasi permasalahan spesifik yang dihadapi.

4. Manfaat Alokasi Afirmasi bagi Desa

Pemberian alokasi afirmasi memberikan beberapa manfaat bagi desa-desa penerimanya, antara lain:

Peningkatan Infrastruktur: Alokasi afirmasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Peningkatan Layanan Kesehatan dan Pendidikan: Desa dapat memanfaatkan dana afirmasi untuk meningkatkan fasilitas kesehatan seperti posyandu dan puskesmas, serta membangun atau memperbaiki fasilitas pendidikan dasar.

Pemberdayaan Ekonomi Desa: Alokasi afirmasi juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi desa, misalnya melalui pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha kecil, dan peningkatan produksi lokal yang sesuai dengan potensi desa.

Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya: Dalam desa dengan komunitas adat atau karakteristik sosial tertentu, alokasi afirmasi dapat mendukung program yang mempertahankan serta mengembangkan identitas budaya setempat.

5. Mekanisme Penyaluran Alokasi Afirmasi

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan desa untuk menyalurkan alokasi afirmasi secara transparan dan akuntabel. Dana ini disalurkan langsung ke rekening desa dan pengelolaannya dilakukan oleh aparatur desa yang diawasi oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan masyarakat.

Penggunaan dana ini juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan dalam rencana pembangunan desa agar bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

6. Tantangan dalam Implementasi Alokasi Afirmasi

Dalam pelaksanaannya, alokasi afirmasi menghadapi beberapa tantangan, seperti:

Aksesibilitas: Beberapa desa di wilayah perbatasan atau pulau kecil terluar menghadapi kendala aksesibilitas yang menyulitkan proses distribusi dana maupun material untuk pembangunan.

Kapabilitas Pengelolaan Dana: Tidak semua aparatur desa memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola dana dengan baik, sehingga diperlukan pendampingan atau pelatihan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan desa.

Pengawasan dan Akuntabilitas: Diperlukan pengawasan yang ketat agar dana alokasi afirmasi digunakan sesuai dengan peruntukannya, dan transparansi dalam laporan keuangan agar tidak terjadi penyelewengan dana.

7. Kesimpulan

Alokasi afirmasi desa merupakan langkah positif dari pemerintah untuk membantu desa-desa yang memerlukan perhatian khusus agar dapat mengejar ketertinggalan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan kriteria yang jelas seperti desa tertinggal, desa perbatasan, pulau kecil terluar, dan desa dengan karakteristik khusus, program ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan desa.

Selain manfaat yang dihasilkan, tantangan dalam implementasi juga perlu diperhatikan oleh berbagai pihak, terutama dalam pengawasan dan pelatihan pengelolaan dana bagi aparatur desa. Dengan upaya bersama antara pemerintah, aparatur desa, dan masyarakat, alokasi afirmasi diharapkan bisa mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata di seluruh Indonesia.

Read More

100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih, Pengertian, Tujuan, Fungsi Dan Manfaatnya Dalam Pemerintahan Baru

 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Manfaatnya dalam Pemerintahan Baru

Pendahuluan

Periode 100 hari pertama merupakan momen penting dalam pemerintahan baru untuk menunjukkan arah kebijakan serta komitmen nyata terhadap janji-janji kampanye. Bagi Kabinet Merah Putih, 100 hari pertama ini dijadikan tolok ukur awal untuk menguji efektivitas berbagai program yang direncanakan. Dalam waktu ini, langkah-langkah strategis mulai diambil, yang mencakup sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan. Artikel ini akan membahas pengertian, tujuan, fungsi, serta manfaat dari kebijakan 100 hari pertama Kabinet Merah Putih dalam kerangka pemerintahan baru.

Pengertian 

100 hari pertama Kabinet Merah Putih merujuk pada periode awal kerja kabinet yang dibentuk setelah terpilihnya presiden dan wakil presiden. Pada periode ini, kabinet baru diharapkan untuk menunjukkan program-program utama dan kebijakan yang menjadi prioritas, sebagai bentuk implementasi dari visi dan misi pemerintahan. Bagi pemerintahan baru, 100 hari pertama adalah kesempatan penting untuk menegaskan arah pembangunan, meletakkan fondasi kebijakan, dan menggalang dukungan dari masyarakat melalui langkah-langkah nyata. 

Tujuan 

Tujuan dari periode 100 hari pertama dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih adalah untuk:

1. Menunjukkan Komitmen Awal: Langkah konkret yang diambil dalam 100 hari pertama bertujuan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menepati janji-janji kampanye.

2. Membangun Pondasi Kebijakan Strategis: Kabinet Merah Putih menggunakan waktu ini untuk menetapkan prioritas kebijakan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program dalam jangka panjang.

3. Mendapatkan Kepercayaan Publik: Melalui langkah-langkah awal yang positif, kabinet berharap dapat memperoleh dukungan dari masyarakat untuk menjalankan kebijakan pemerintahan ke depan.

4. Mengidentifikasi Tantangan Awal: 100 hari pertama juga merupakan waktu bagi kabinet untuk mengidentifikasi kendala dan potensi hambatan yang mungkin muncul, sehingga dapat menyiapkan solusi dan langkah antisipasi yang lebih matang.

5. Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional: Tujuan akhir dari kebijakan 100 hari pertama adalah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional melalui program-program unggulan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Fungsi 

100 hari pertama Kabinet Merah Putih berfungsi sebagai fase evaluasi dan pengukuran kinerja awal pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun fungsi-fungsi dari kebijakan dalam periode ini meliputi:

1. Fungsi Pemetaan: 100 hari pertama digunakan untuk memetakan isu-isu utama yang dihadapi oleh masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun politik.

2. Fungsi Implementasi Awal: Dalam periode ini, pemerintah mulai menerapkan kebijakan baru yang sesuai dengan visi dan misi presiden untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat.

3. Fungsi Uji Coba Kebijakan: Pemerintah dapat melihat respons masyarakat terhadap kebijakan awal yang diambil, sehingga dapat melakukan penyesuaian sebelum kebijakan tersebut dijalankan secara penuh.

4. Fungsi Monitoring dan Evaluasi: 100 hari pertama memungkinkan pemerintah untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan awal, serta memperbaiki kebijakan yang belum optimal.

5. Fungsi Komunikasi Publik: Pada masa ini, pemerintah menggunakan strategi komunikasi untuk menginformasikan arah kebijakan dan memperoleh dukungan publik yang lebih luas. 

Manfaat

Periode 100 hari pertama memberikan manfaat signifikan bagi Kabinet Merah Putih dalam berbagai aspek pemerintahan, antara lain:

1. Memberikan Arah Jelas untuk Kebijakan Jangka Panjang: Kebijakan awal yang diterapkan dalam 100 hari pertama menjadi landasan bagi program jangka panjang pemerintah. Langkah ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai arah pembangunan yang akan diambil.

2. Membangun Kepercayaan dan Partisipasi Masyarakat: Dengan menunjukkan kinerja yang nyata di 100 hari pertama, kabinet dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah.

3. Memperkuat Struktur Birokrasi yang Efektif: Melalui reformasi birokrasi yang dicanangkan di awal pemerintahan, Kabinet Merah Putih diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif dalam melayani masyarakat.

4. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Stabil dan Berkelanjutan: Langkah-langkah untuk meningkatkan investasi, memberdayakan UMKM, dan mempercepat pembangunan infrastruktur diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

5. Memastikan Pemerataan Pembangunan di Berbagai Wilayah: Pemerintah fokus pada pengembangan daerah-daerah yang masih tertinggal melalui pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan akses layanan publik di wilayah terpencil.

6. Memperkuat Fondasi Keamanan dan Stabilitas Nasional: Kebijakan awal yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional menjadi dasar bagi terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan jangka panjang. 

7. Memberikan Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi: Kebijakan hukum dan perbaikan birokrasi yang dicanangkan dalam 100 hari pertama bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.

8. Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan: Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi prioritas utama untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berkualitas.

Kesimpulan

Periode 100 hari pertama Kabinet Merah Putih merupakan langkah awal yang krusial dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan baru. Dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan prioritas, kabinet ini menunjukkan komitmen untuk memenuhi harapan masyarakat dalam berbagai sektor. Langkah-langkah ini memberikan manfaat nyata dalam membangun pemerintahan yang kredibel, responsif, dan berpihak kepada rakyat. Jika dilaksanakan dengan baik, 100 hari pertama ini akan menjadi pondasi yang kuat bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Read More

Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045

 Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045

Pendahuluan

Swasembada pangan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri secara mandiri tanpa bergantung pada impor dari negara lain. Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk mencapai swasembada pangan. Dalam visi besar Indonesia Emas 2045, pemerintah bercita-cita menciptakan kemandirian pangan yang kuat sebagai bagian dari upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat, ketahanan nasional, dan kedaulatan negara. Artikel ini akan membahas pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, tantangan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, dengan disertai dasar hukum yang relevan.

Pengertian Swasembada Pangan

Swasembada pangan secara umum diartikan sebagai kondisi di mana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya melalui produksi dalam negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, swasembada pangan adalah “kemampuan negara dalam memproduksi sendiri pangan secara cukup, berkelanjutan, dan merata di seluruh wilayah, serta terjangkau oleh masyarakat.”

Swasembada pangan tidak hanya mencakup aspek ketersediaan fisik pangan, tetapi juga menyentuh aspek aksesibilitas, distribusi, hingga keberlanjutan produksi. Ini berarti bahwa untuk mencapai swasembada pangan, seluruh masyarakat harus mendapatkan akses yang memadai terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau.

Tujuan Swasembada Pangan

Tujuan utama dari swasembada pangan adalah untuk menciptakan kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional. Swasembada pangan diharapkan dapat:

1. Mengurangi Ketergantungan Impor: Mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan utama seperti beras, jagung, kedelai, dan gula.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani: Dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri, kesejahteraan petani akan meningkat melalui pendapatan yang lebih stabil.

3. Mewujudkan Kemandirian Pangan Nasional: Dengan produksi pangan yang memadai, Indonesia dapat menjamin ketahanan pangan tanpa bergantung pada negara lain.

4. Menciptakan Stabilitas Harga Pangan: Swasembada pangan akan membantu menjaga stabilitas harga di pasar dalam negeri dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga global.

5. Mengamankan Ketahanan Nasional: Ketahanan pangan merupakan salah satu pilar ketahanan nasional. Swasembada pangan akan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi ancaman eksternal terkait pangan.

Fungsi dan Manfaat Swasembada Pangan

Fungsi Swasembada Pangan

1. Meningkatkan Ketahanan Pangan: Ketahanan pangan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, yang berfungsi menjaga stabilitas ekonomi dan sosial.

2. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Swasembada pangan memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan ramah lingkungan.

3. Menjaga Stabilitas Sosial dan Ekonomi: Ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil dapat mencegah gejolak sosial yang timbul akibat kekurangan pangan atau kenaikan harga yang ekstrem.

Manfaat Swasembada Pangan

1. Mengurangi Ketergantungan pada Pangan Impor: Dengan swasembada, Indonesia tidak perlu bergantung pada pangan impor yang rentan terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.

2. Peningkatan Produktivitas Pertanian: Swasembada pangan mendorong peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi pertanian dan pemberdayaan petani.

3. Meningkatkan Pendapatan Petani: Produksi pangan dalam negeri yang optimal akan meningkatkan pendapatan petani, sekaligus mengurangi angka kemiskinan di pedesaan.

4. Menciptakan Lapangan Kerja: Sektor pertanian yang berkelanjutan dan berkembang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di berbagai sektor terkait, dari hulu hingga hilir.

5. Menjaga Kedaulatan Pangan: Swasembada pangan memastikan bahwa Indonesia dapat menentukan sendiri kebijakan pangannya tanpa campur tangan asing.

Tantangan dalam Mewujudkan Swasembada Pangan

Meski memiliki potensi besar, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan, antara lain:

1. Alih Fungsi Lahan Pertanian: Urbanisasi yang cepat dan pembangunan infrastruktur seringkali mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan atau kawasan industri, yang berdampak negatif terhadap produksi pangan.

2. Perubahan Iklim: Kondisi cuaca yang tidak menentu akibat perubahan iklim dapat mempengaruhi hasil produksi pangan, seperti kekeringan, banjir, atau gangguan musim tanam.

3. Teknologi Pertanian yang Terbatas: Kurangnya akses petani terhadap teknologi pertanian modern, seperti mesin, pupuk organik, dan metode irigasi yang efisien, menghambat peningkatan produktivitas.

4. Distribusi Pangan yang Tidak Merata: Ketidakmerataan infrastruktur di beberapa wilayah Indonesia menyebabkan distribusi pangan yang tidak merata, terutama di daerah terpencil.

5. Masalah Kelembagaan dan Regulasi: Inkonsistensi kebijakan dan regulasi yang kadang tidak mendukung pengembangan pertanian secara berkelanjutan juga menjadi salah satu tantangan utama.

Langkah Strategis Menuju Swasembada Pangan 2045

Untuk mencapai swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Infrastruktur Pertanian: Pembangunan dan peningkatan infrastruktur irigasi, jalan pertanian, dan fasilitas distribusi pangan harus diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi distribusi.

2. Reformasi Kebijakan Pertanian: Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan mendukung sektor pertanian, termasuk subsidi pupuk dan benih, serta akses kredit murah bagi petani.

3. Pengembangan Teknologi Pertanian: Perlu adanya inovasi dalam teknologi pertanian, termasuk pemanfaatan teknologi digital seperti precision farming, penggunaan varietas unggul, dan mekanisasi pertanian.

4. Pemanfaatan Lahan Tidur: Optimalisasi lahan tidur yang belum produktif serta lahan marginal melalui teknologi pertanian berkelanjutan, seperti pertanian organik atau sistem agroforestri.

5. Pemberdayaan Petani dan Penyuluhan Pertanian: Peningkatan kapasitas dan pengetahuan petani melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian harus ditingkatkan, agar petani mampu mengadopsi teknologi pertanian terbaru dan metode yang ramah lingkungan.

6. Peningkatan Kerjasama Internasional: Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang teknologi pertanian, riset, dan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan.

7. Diversifikasi Pangan: Selain fokus pada beras, perlu ada diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas dan mengembangkan potensi lokal, seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian.

Dasar Hukum yang Mendukung Swasembada Pangan

Upaya mencapai swasembada pangan didukung oleh berbagai perangkat hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan: Mengatur tentang ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Swasembada Pangan: Merupakan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi: Mengatur tentang sistem ketahanan pangan dan gizi untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman dan bergizi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Swasembada Pangan Berkelanjutan: Mengatur teknis pelaksanaan program swasembada pangan berkelanjutan.

Kesimpulan

Swasembada pangan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan ketahanan nasional, kesejahteraan masyarakat, dan kedaulatan bangsa. Tantangan yang dihadapi seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan keterbatasan teknologi memerlukan solusi strategis yang komprehensif. Dengan penguatan infrastruktur, reformasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi, Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Dukungan regulasi yang kuat serta peran aktif semua pihak, termasuk petani, pemerintah, dan masyarakat, sangat dibutuhkan agar kemandirian pangan yang diidamkan dapat tercapai.

Read More

Peran Literasi Digital Dalam Pendidikan Modern; Pengertian dan Dampaknya

 Peran Literasi Digital dalam Pendidikan Modern: Pengertian dan Dampaknya

1. Pengertian Literasi Digital

Literasi digital mengacu pada kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara efektif. Ini mencakup keterampilan dalam mencari, mengevaluasi, menciptakan, dan berkomunikasi informasi melalui media digital. Dalam konteks pendidikan, literasi digital bukan hanya tentang penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga bagaimana peserta didik memahami informasi digital dan memanfaatkannya untuk proses pembelajaran.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, literasi digital relevan dalam memperluas akses pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran melalui teknologi.

2. Maksud dan Tujuan Literasi Digital dalam Pendidikan

Maksud dari literasi digital dalam pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi era digital, di mana kemampuan untuk mengakses dan mengolah informasi menjadi sangat penting. Tujuan utama dari literasi digital dalam pendidikan adalah sebagai berikut:

Meningkatkan kemampuan berpikir kritis: Literasi digital membantu peserta didik untuk menyaring informasi yang ada di internet, sehingga mereka dapat memilah informasi yang benar dan valid.

Meningkatkan kreativitas dan inovasi: Dengan memanfaatkan alat digital, peserta didik dapat mengembangkan ide-ide baru melalui media digital, seperti video, presentasi interaktif, atau platform kolaboratif online.

Mengembangkan keterampilan kolaborasi: Teknologi memungkinkan peserta didik bekerja sama dalam proyek atau tugas kelompok secara virtual, bahkan di lintas geografis.

Menyiapkan generasi digital: Dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari, kemampuan digital menjadi keterampilan dasar yang diperlukan. Pendidikan modern bertujuan membekali peserta didik dengan keterampilan ini.

3. Fungsi Literasi Digital dalam Pendidikan

Dalam pendidikan modern, literasi digital memiliki beberapa fungsi penting:

Akses terhadap sumber belajar: Teknologi digital memungkinkan peserta didik mengakses berbagai sumber informasi yang lebih luas, seperti jurnal, e-book, video edukatif, dan platform belajar online.

Pembelajaran yang lebih interaktif: Penggunaan perangkat seperti smartboard, platform e-learning, dan aplikasi pendidikan membuat proses pembelajaran lebih dinamis dan menarik bagi peserta didik.

Penilaian berbasis teknologi: Literasi digital memungkinkan guru untuk memberikan tugas, ujian, dan penilaian melalui platform digital, memudahkan analisis dan umpan balik yang cepat.

Pengembangan soft skill: Keterampilan seperti manajemen waktu, berpikir kritis, dan kolaborasi dapat dikembangkan melalui penggunaan teknologi yang terarah.

4. Kendala dalam Literasi Digital di Pendidikan

Meskipun banyak manfaat dari literasi digital, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya, antara lain:

Keterbatasan akses teknologi: Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan, akses terhadap perangkat digital dan internet masih sangat terbatas, sehingga literasi digital tidak merata.

Kesenjangan digital: Adanya perbedaan kemampuan dalam menggunakan teknologi di antara peserta didik atau bahkan pendidik. Ini dapat menyebabkan kesenjangan dalam hasil belajar.

Kurangnya pelatihan guru: Guru sering kali kurang mendapatkan pelatihan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran. Ini menghambat penerapan literasi digital secara optimal.

Cyberbullying dan keamanan digital: Penggunaan teknologi digital juga dapat menghadirkan risiko seperti cyberbullying, penyalahgunaan data, dan masalah privasi jika tidak ada edukasi yang tepat tentang etika digital.

5. Dampak dan Manfaat Literasi Digital dalam Pendidikan

Implementasi literasi digital memiliki dampak signifikan pada pendidikan, baik secara positif maupun negatif.

Dampak Positif:

Meningkatkan efisiensi pembelajaran: Teknologi memungkinkan peserta didik untuk belajar di mana saja dan kapan saja, menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel.

Pembelajaran yang lebih inklusif: Teknologi dapat membantu siswa dengan kebutuhan khusus untuk mengakses bahan belajar dengan alat bantu digital, seperti teks ke suara atau pengaturan tampilan layar.

Mengembangkan keterampilan abad 21: Literasi digital membantu peserta didik menguasai keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja yang semakin digital, seperti coding, analisis data, dan desain grafis.

Dampak Negatif:

Kecanduan teknologi: Penggunaan perangkat digital secara berlebihan dapat mengganggu fokus belajar peserta didik dan menyebabkan masalah seperti kecanduan teknologi.

Dehumanisasi proses pembelajaran: Interaksi yang terlalu banyak melalui teknologi dapat mengurangi interaksi sosial dan pembelajaran berbasis empati.

Dasar Hukum yang Menguatkan Literasi Digital dalam Pendidikan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan.

3. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017 tentang Sistem Pembelajaran Daring: Mengatur tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi informasi, yang mendukung pengembangan literasi digital di lingkungan pendidikan.

Kesimpulan

Peran literasi digital dalam pendidikan modern sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital. Literasi digital tidak hanya membantu peserta didik mengakses dan memproses informasi, tetapi juga meningkatkan kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi. Meskipun terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti kesenjangan digital dan keterbatasan akses teknologi, manfaat dari literasi digital jauh lebih besar dalam mendukung perkembangan pendidikan modern.

Read More

Peran Pemuda Sebagai Agen Perubahan

 Peran Pemuda sebagai Agen Perubahan

Pemuda merupakan bagian vital dari masyarakat yang memiliki potensi besar dalam membawa perubahan. Dalam sejarah, peran pemuda selalu signifikan dalam setiap gerakan sosial, politik, dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Mereka dianggap sebagai agen perubahan (agent of change) karena energi, kreativitas, dan idealisme yang mereka miliki. Dalam konteks Indonesia, peran pemuda sebagai agen perubahan sangat relevan dan penting untuk dibahas lebih dalam, terutama mengingat tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan dinamika sosial-politik yang semakin kompleks.

1. Definisi Pemuda dan Agen Perubahan

Pemuda adalah kelompok masyarakat yang berada dalam rentang usia remaja hingga dewasa muda, umumnya antara 15 hingga 30 tahun. Pada usia ini, seseorang berada dalam masa transisi, di mana mereka mulai merumuskan identitas dan peran mereka dalam masyarakat. Di usia ini pula, daya kritis, energi fisik, serta keberanian untuk mengeksplorasi hal-hal baru sangat tinggi. Sifat-sifat ini yang membuat pemuda sering dipandang sebagai motor penggerak perubahan.

Sementara itu, agen perubahan atau agent of change merujuk pada individu atau kelompok yang mampu mempengaruhi masyarakat dan membawa perubahan, baik dalam skala kecil maupun besar. Perubahan yang dimaksud bisa meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, dan teknologi. Pemuda sebagai agen perubahan berarti mereka menjadi pelopor dan penggerak dalam membawa transformasi positif di masyarakat.

2. Sejarah Peran Pemuda dalam Perubahan

Sejak zaman dahulu, pemuda selalu memegang peran penting dalam berbagai perubahan sosial dan politik. Di Indonesia, beberapa peristiwa sejarah penting menunjukkan bagaimana pemuda menjadi penggerak perubahan yang signifikan.

• Sumpah Pemuda (1928): Peran pemuda Indonesia sebagai agen perubahan sudah terlihat sejak era pergerakan nasional. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah momen bersejarah di mana para pemuda dari berbagai daerah dan latar belakang etnis bersepakat untuk bersatu dalam identitas sebagai bangsa Indonesia. Ini merupakan titik awal yang memperkuat perjuangan kemerdekaan dari penjajahan.

• Perjuangan Kemerdekaan (1945): Pada masa perjuangan kemerdekaan, pemuda berperan aktif dalam memobilisasi masyarakat untuk melawan penjajah. Peristiwa Rengasdengklok adalah contoh nyata di mana pemuda berperan dalam mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

• Gerakan Reformasi (1998): Pemuda juga memegang peran penting dalam gerakan reformasi 1998 yang menggulingkan rezim Orde Baru. Mahasiswa, yang notabene merupakan bagian dari pemuda, menjadi garda terdepan dalam mendesak reformasi politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia.

3. Tantangan Pemuda dalam Era Modern

Di era globalisasi dan digital saat ini, peran pemuda sebagai agen perubahan menghadapi tantangan baru yang kompleks. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

• Pengaruh Teknologi dan Media Sosial: Teknologi digital dan media sosial memberikan peluang besar bagi pemuda untuk menyebarkan ide-ide dan melakukan gerakan perubahan. Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana memanfaatkan teknologi ini dengan bijak. Di satu sisi, media sosial bisa menjadi alat untuk menyuarakan kebenaran, tetapi di sisi lain, bisa pula menjadi wadah penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks. Pemuda perlu memiliki literasi digital yang kuat untuk mampu memilah informasi yang benar dan bermanfaat.

• Isu Global dan Lingkungan: Pemuda di seluruh dunia juga dihadapkan pada isu-isu global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan ekonomi, dan krisis kemanusiaan. Sebagai agen perubahan, mereka diharapkan mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah ini melalui berbagai inisiatif, seperti gerakan lingkungan, pengembangan ekonomi kreatif, atau gerakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Apatisme dan Hedonisme: Salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemuda saat ini adalah kecenderungan untuk bersikap apatis terhadap isu-isu sosial dan politik. Banyak pemuda yang lebih fokus pada kesenangan pribadi dan kurang peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Sikap hedonis dan apatis ini bisa menjadi penghambat peran mereka sebagai agen perubahan. Untuk itu, diperlukan kesadaran kolektif dari para pemuda untuk bangkit dan berkontribusi dalam pembangunan masyarakat.

4. Peran Pemuda dalam Mewujudkan Perubahan Sosial

Pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan sosial. Ada beberapa cara konkret di mana pemuda bisa berperan aktif:

• Advokasi Sosial: Pemuda bisa terlibat dalam berbagai kegiatan advokasi untuk menyuarakan isu-isu penting, seperti hak asasi manusia, keadilan gender, dan perlindungan lingkungan. Dengan keberanian dan daya kritis yang dimiliki, mereka mampu menjadi suara bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

• Inovasi dan Kreativitas: Pemuda sering kali dianggap sebagai generasi yang inovatif dan kreatif. Mereka dapat berperan dalam menciptakan solusi-solusi baru untuk permasalahan yang ada di masyarakat, seperti pengembangan teknologi ramah lingkungan, startup sosial, dan produk-produk kreatif yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

• Pendidikan dan Literasi: Pemuda yang memiliki akses pendidikan yang baik dapat berperan dalam meningkatkan literasi di masyarakat, baik dalam bidang akademis maupun sosial. Mereka bisa menjadi mentor, pengajar, atau fasilitator dalam berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat.

• Gerakan Sosial dan Komunitas: Banyak pemuda yang terlibat dalam gerakan sosial, seperti organisasi non-pemerintah, komunitas lingkungan, atau gerakan kemanusiaan. Dengan terlibat dalam komunitas-komunitas ini, mereka bisa langsung berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat.

5. Pemuda dan Kepemimpinan Masa Depan

Pemuda adalah calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemuda untuk mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan kepemimpinan, mulai dari kemampuan berpikir kritis, komunikasi, manajemen konflik, hingga kolaborasi. Pemimpin yang efektif bukan hanya mereka yang memiliki visi, tetapi juga mampu menginspirasi dan memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan bersama.

Kepemimpinan pemuda juga berarti bersedia mendengar aspirasi dari berbagai kalangan, terutama dari kelompok-kelompok yang sering kali tidak memiliki suara. Di sinilah pentingnya sikap inklusif dalam kepemimpinan, di mana semua golongan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi, merasa terwakili dan dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

6. Kesimpulan: Masa Depan di Tangan Pemuda

Peran pemuda sebagai agen perubahan tidak dapat dipungkiri. Dengan potensi yang dimiliki, baik dari segi energi, kreativitas, maupun idealisme, pemuda mampu membawa transformasi yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Namun, untuk benar-benar menjadi agen perubahan yang efektif, pemuda perlu menyadari tantangan yang mereka hadapi dan terus mengasah kemampuan mereka, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

Masa depan Indonesia, bahkan dunia, berada di tangan pemuda. Jika mereka mampu menggunakan potensi mereka dengan baik, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemuda bukan hanya penerus bangsa, tetapi juga pencipta perubahan yang akan menentukan arah masa depan.

Read More

Pancasila Sebagai Pilar Ketahanan Nasional; Makna Di Balik Hari Kesaktian Pancasila

 Pancasila Sebagai Pilar Ketahanan Nasional: Makna di Balik Hari Kesaktian Pancasila

Pendahuluan

Pancasila adalah dasar ideologi  Indonesia yang telah berperan sebagai panduan moral dan politik sejak awal kemerdekaan. Sejak kelahirannya, Pancasila bukan hanya sekadar sebuah ideologi negara, tetapi juga menjadi pilar ketahanan nasional yang mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Setiap tanggal 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen penting untuk merenungkan kembali betapa sakral dan kuatnya peran Pancasila dalam menjaga stabilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila lahir dari sejarah kelam pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/PKI) pada tahun 1965 yang berupaya meruntuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan, dan Pancasila tetap tegak sebagai landasan negara. Oleh karena itu, Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi simbol keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologinya, tetapi juga sebagai refleksi penting bahwa Pancasila adalah pilar utama ketahanan nasional.

Sejarah dan Makna Hari Kesaktian Pancasila

Hari Kesaktian Pancasila tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah G30S/PKI yang terjadi pada 30 September 1965, di mana kelompok ini berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Gerakan tersebut menimbulkan tragedi yang mendalam, termasuk pembunuhan tujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat. Pemberontakan ini mencerminkan ancaman ideologis terhadap eksistensi Pancasila dan NKRI.

Namun, berkat dukungan masyarakat, pemerintah, dan militer, upaya pemberontakan tersebut berhasil digagalkan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan dimulai dan berhasil meredam gerakan pemberontakan tersebut. Untuk mengenang keberhasilan bangsa Indonesia dalam mempertahankan ideologi Pancasila dari ancaman besar, tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Makna dari kesaktian ini adalah bahwa Pancasila tetap teguh sebagai pedoman hidup bangsa dan berhasil mengatasi berbagai ancaman yang berusaha menggoyahkan eksistensinya.

Pancasila sebagai Pilar Ketahanan Nasional

Pancasila memiliki lima sila yang saling terkait, yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kelima sila ini menjadi dasar ketahanan nasional yang mencakup aspek spiritual, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Setiap sila menyumbangkan elemen penting untuk memperkuat ketahanan bangsa dalam berbagai bidang.

1. Ketahanan Ideologi

Pancasila menjadi fondasi bagi ketahanan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan pedoman dalam bernegara, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila berperan sebagai pelindung dari berbagai ancaman ideologis, baik yang berasal dari paham asing maupun radikalisme yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa.

Peristiwa G30S/PKI merupakan salah satu contoh nyata di mana ketahanan ideologi yang kuat berhasil menangkis ancaman dari ideologi komunis. Dengan tetap berpegang teguh pada Pancasila, Indonesia mampu menjaga keutuhan ideologinya dari gangguan eksternal maupun internal.

2. Ketahanan Sosial dan Budaya

Pancasila memuat nilai-nilai kemanusiaan dan persatuan yang menjadi dasar dalam menciptakan ketahanan sosial. Sila kedua dan ketiga menekankan pentingnya memelihara hubungan antarwarga yang adil, beradab, dan bersatu dalam keberagaman. Ini merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perpecahan yang mungkin timbul akibat perbedaan suku, agama, dan budaya.

Persatuan Indonesia yang termaktub dalam sila ketiga menegaskan bahwa ketahanan nasional tidak akan kokoh tanpa adanya solidaritas dan kebersamaan dalam keberagaman. Dalam konteks Hari Kesaktian Pancasila, kita diingatkan kembali untuk senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan sebagai kekuatan utama bangsa.

3. Ketahanan Politik

Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya demokrasi yang berbasis musyawarah dan kebijaksanaan. Dalam konteks ketahanan politik, Pancasila memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi rakyat dan didasarkan pada kepentingan bersama, bukan kepentingan segelintir golongan.

Ketahanan politik yang kuat sangat dibutuhkan untuk menghindari perpecahan yang dapat melemahkan stabilitas negara. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa stabilitas politik hanya dapat dicapai apabila setiap elemen bangsa menjalankan perannya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.

4. Ketahanan Ekonomi

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menegaskan bahwa ketahanan nasional juga harus dibangun melalui sistem ekonomi yang adil dan merata. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan Pancasila adalah pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Dalam perspektif ketahanan nasional, stabilitas ekonomi yang merata merupakan salah satu unsur penting dalam menjaga keutuhan bangsa. Ketidakadilan ekonomi dapat menjadi bibit perpecahan dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, Pancasila menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berkeadilan, yang memperhatikan kesenjangan sosial dan memastikan kesejahteraan bersama.

Relevansi Hari Kesaktian Pancasila dalam Era Modern

Di era modern yang penuh dengan tantangan globalisasi, revolusi digital, serta ancaman ideologi transnasional, Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bahwa Pancasila tetap relevan dan sakti sebagai panduan bangsa. Globalisasi membuka ruang bagi masuknya berbagai ideologi dan budaya asing yang, jika tidak disaring dengan nilai-nilai Pancasila, dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.

Hari Kesaktian Pancasila mengajarkan bahwa ancaman terhadap ideologi negara bisa datang kapan saja, baik dalam bentuk fisik seperti pemberontakan, maupun dalam bentuk non-fisik seperti propaganda ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Oleh karena itu, memperingati Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya soal mengenang sejarah, tetapi juga mempersiapkan diri menghadapi tantangan masa depan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan

Pancasila sebagai pilar ketahanan nasional telah terbukti mampu menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, bangsa Indonesia diingatkan untuk senantiasa menjaga dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ideologi, sosial, politik, maupun ekonomi. Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga benteng pertahanan yang sakti dalam menjaga ketahanan nasional. Di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi, Pancasila akan terus menjadi pedoman bangsa untuk tetap berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

Read More

Sejarah Kota Terlarang Tiongkok

 Sejarah Kota Terlarang Tiongkok

Kota Terlarang (紫禁城, Zǐjìnchéng) adalah salah satu simbol kemegahan dan kekuasaan dinasti kekaisaran Tiongkok yang bertahan selama lebih dari lima abad. Terletak di pusat kota Beijing, kompleks istana yang megah ini telah menjadi pusat politik, budaya, dan spiritual Tiongkok sejak didirikan pada awal abad ke-15 hingga akhir kekuasaan dinasti Qing pada awal abad ke-20. Disebut sebagai "Kota Terlarang" karena akses ke kompleks ini sangat dibatasi hanya untuk kaisar, keluarga kekaisaran, serta pejabat terpilih. Dengan arsitektur megah dan desain yang mencerminkan filosofi Tiongkok kuno, Kota Terlarang tetap menjadi warisan budaya dunia yang dilindungi oleh UNESCO.

Latar Belakang Sejarah

Pembangunan Kota Terlarang dimulai pada tahun 1406 di bawah pemerintahan Kaisar Yongle dari Dinasti Ming (1368–1644). Yongle, yang dikenal sebagai salah satu kaisar paling kuat dalam sejarah Tiongkok, memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing, pusat strategis utara yang dilihatnya lebih cocok untuk mengendalikan wilayah kekaisarannya. Kota Terlarang dirancang untuk menegaskan kekuasaan dan otoritas kaisar sebagai "Putra Langit" yang memiliki mandat ilahi untuk memerintah dunia.

Proyek pembangunan ini memakan waktu sekitar 14 tahun dan selesai pada tahun 1420. Lebih dari satu juta pekerja terlibat dalam pembangunannya, dengan bahan-bahan yang diambil dari berbagai wilayah Tiongkok, termasuk kayu langka dari provinsi Sichuan dan batu marmer dari tambang dekat Beijing. Kota Terlarang dibangun mengikuti prinsip-prinsip Feng Shui dan filosofi Konfusianisme yang sangat mengutamakan harmoni antara manusia, alam, dan kosmos. Setiap detail dari kompleks ini dirancang untuk mencerminkan tatanan kosmik dan otoritas kekaisaran.

Arsitektur Kota Terlarang

Kota Terlarang mencakup area seluas 720.000 meter persegi dan terdiri dari hampir 980 bangunan. Kompleks ini dikelilingi oleh tembok setinggi 10 meter dan parit selebar 52 meter, memberikan perlindungan dari serangan dan penjagaan ketat terhadap akses masuk. Tata letak bangunannya mengikuti susunan linear yang tertata simetris di sepanjang sumbu utara-selatan, yang mencerminkan konsep pusat alam semesta dalam pandangan kosmologi Tiongkok.

Kota Terlarang terbagi menjadi dua bagian utama: Istana Luar dan Istana Dalam.

Istana Luar digunakan untuk kegiatan seremonial dan pemerintahan. Di sini, terdapat tiga aula utama, yaitu Aula Harmoni Tertinggi (太和殿, Tài Hé Diàn), Aula Harmoni Tengah (中和殿, Zhōng Hé Diàn), dan Aula Harmoni Pelestarian (保和殿, Bǎo Hé Diàn). Aula Harmoni Tertinggi adalah bangunan terbesar di Kota Terlarang dan menjadi tempat di mana kaisar mengadakan upacara besar seperti perayaan tahun baru atau pengangkatan pejabat tinggi.

Istana Dalam adalah area di mana kaisar dan keluarganya tinggal. Di sini terdapat tiga aula utama, yaitu Aula Kemurnian Surgawi (乾清宫, Qiánqīng Gōng), Aula Persatuan dan Perdamaian (交泰殿, Jiāotài Diàn), dan Aula Kedamaian Bumi (坤宁宫, Kūnnīng Gōng). Istana Dalam mencakup berbagai tempat tinggal kekaisaran dan taman-taman indah yang dirancang untuk menyediakan suasana damai dan harmonis bagi keluarga kekaisaran.

Selain itu, Kota Terlarang juga memiliki berbagai bangunan yang didedikasikan untuk kegiatan keagamaan dan spiritual, seperti kuil dan altar, yang mencerminkan pentingnya kepercayaan agama dalam kehidupan kekaisaran.

Dinasti Ming dan Dinasti Qing

Kota Terlarang menjadi pusat kekuasaan dari dua dinasti besar, yaitu Dinasti Ming dan Dinasti Qing. Pada masa Dinasti Ming, kota ini menjadi simbol stabilitas dan kemegahan kaisar, dengan upacara-upacara besar yang diadakan secara berkala. Namun, pada tahun 1644, Dinasti Ming mengalami kejatuhan akibat pemberontakan internal dan invasi pasukan Manchu dari utara, yang kemudian mendirikan Dinasti Qing (1644–1912).

Selama Dinasti Qing, Kota Terlarang tetap menjadi pusat kekuasaan, namun budaya dan tata cara kehidupan kekaisaran mulai mengalami perubahan di bawah pengaruh Manchu. Kaisar-kaisar Qing memodifikasi beberapa bangunan dan memperkenalkan adat istiadat Manchu ke dalam protokol istana. Namun, Kota Terlarang tetap mempertahankan struktur dasarnya dan terus menjadi pusat politik dan spiritual Tiongkok.

Salah satu momen penting dalam sejarah Kota Terlarang selama masa Qing adalah pemerintahan Kaisar Qianlong (1735–1796), yang dikenal sebagai salah satu kaisar terbesar dalam sejarah Tiongkok. Pada masanya, Kota Terlarang mengalami renovasi besar-besaran dan menjadi pusat seni dan budaya. Kaisar Qianlong juga menambahkan beberapa bangunan baru dan memperkaya koleksi seni yang disimpan di istana.

Akhir Era Kekaisaran

Pada awal abad ke-20, setelah lebih dari 500 tahun digunakan sebagai kediaman kekaisaran, Kota Terlarang mengalami perubahan besar. Pada tahun 1911, Revolusi Xinhai meletus dan menggulingkan Dinasti Qing, mengakhiri sistem kekaisaran yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Kaisar terakhir, Puyi, diizinkan untuk tinggal di Kota Terlarang hingga tahun 1924 di bawah pengaturan khusus dengan pemerintah Republik Tiongkok yang baru dibentuk.

Namun, pada tahun 1924, Puyi akhirnya dipaksa keluar dari istana oleh pasukan pemerintah, menandai berakhirnya kekuasaan kekaisaran di Tiongkok. Setelah pengusiran Puyi, Kota Terlarang dibuka untuk umum dan diubah menjadi museum pada tahun 1925, dengan nama resmi Museum Istana Nasional (Gu Gong Bowuyuan).

Kota Terlarang Saat Ini

Sejak diubah menjadi museum, Kota Terlarang telah menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia, menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Pada tahun 1987, UNESCO menetapkan Kota Terlarang sebagai Situs Warisan Dunia, mengakui pentingnya kompleks ini dalam sejarah dunia dan kontribusinya pada warisan budaya manusia.

Meski demikian, pemeliharaan dan konservasi Kota Terlarang tetap menjadi tantangan besar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Tiongkok untuk melestarikan bangunan-bangunan tua yang rapuh, termasuk renovasi besar-besaran menjelang Olimpiade Beijing 2008.

Selain sebagai objek wisata, Kota Terlarang juga masih menjadi simbol kebanggaan nasional bagi rakyat Tiongkok. Kompleks ini mencerminkan kejayaan masa lalu dan semangat kesatuan bangsa yang terus dipertahankan hingga kini.

Kesimpulan

Kota Terlarang adalah saksi bisu dari sejarah panjang kekuasaan dinasti kekaisaran Tiongkok, menyimpan kisah-kisah kemegahan, intrik politik, hingga perubahan besar dalam tatanan negara. Sebagai pusat kekuasaan selama lebih dari lima abad, Kota Terlarang menjadi simbol otoritas dan keagungan kaisar Tiongkok, serta warisan budaya yang tidak ternilai bagi dunia. Meski zaman kekaisaran telah berakhir, Kota Terlarang tetap hidup sebagai monumen abadi dari kejayaan masa lalu dan sebagai sumber inspirasi bagi generasi mendatang.

Read More

Panorama Kota Beijing

 

Panorama Kota Beijing

 

Kota Baijing, sebagai ibukota Republik Rakyat Tiongkok , menjadi salah satu tujuan bagi peserta Benchmarking Batch 4 yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Kemendes PDTT ) bekerjasama dengan Ministry of Agriculture and Rural Affair ( MARA ) Tiongkok. Beijing bukan hanya pusat pemerintahan, tetapi juga Kota bersejarah dan Kota  Metropolitan modern yang mampu memukau, menawarkan banyak inspirasi bagi para peserta untuk meningkatkan wawasan dan strategi dalam membangun Desa di Indonesia, Desa para peserta Benchmarking Batch 4 dan Desa Dabulon pada khususnya, Sabtu ( 28/09/2024 ).

Beijing, yang sebelumnya dikenal sebagai Peking, telah lama menjadi pusat politik, budaya dan ekonomi Tiongkok. Kota ini pertama kali menjadi Ibukota pada zaman Dinasti Yuan ( 1271-1368 ), kemudian dipertahankan oleh Dinasti Ming ( 1368-1644 ) dan Dinasti Qing ( 1644-1912 ). Meskipun mengalami berbagai perubahan politik, Beijing tetap menjdi Ibukota Republik Rakyat Tiongkok sejak didirikannya Negara Tiongkok pada tahun 1949 oleh Mao Zedong.

Sebagai salah satu dari Kota tertua di dunia dengan sejarah lebih dari 3.000 tahun, Beijing menyimpan kekayaan budaya yang tak tertandingi, seperti Tembok Besar China ( The Geat Wall of China ), Kota Terlarang dan Kuil Surga, yang menjadikan simbol kekuatan dan kebanggaan Tiongkok. Kini, Beijing adalah pusat administrasi utama, sekaligus Kota Metropolitan yang dinamis dengan perkembangan ekonomi, teknologi dan infrastruktur yang maju sangat pesat.

Setibanya di Beijing, para peserta Benchmarking Batch 4 ditempatkan di Hotel Landmark, yang menawarkan pemandangan spektakuler dari lantai atasnya. Dari Hotel Landmark ini, para peserta dapat melihat luasnya panorama Kota Beijing yang mencakup campuran bangunan modern pencakar langit dan situs-situs bersejarah.

Disisi timur Kota , terlihat kawasan bisnis CBD Beijing yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit dengan arsitektur futuristik, seperti China Zun Tower, salah satu Gedung tertinggi di Beijing. Disis barat terlihat lanskap yang lebih tradisional dengan Pagoda dan area bersejarah, menciptakan kontras yang menarik antara masa lalu dan masa modern.

Pemandangan dimalam hari juga memukau dengan lampu-lampu kota yang berkilauan, memancarkan kemegahan Beijing sebagai salah satu pusat Kota Metropolitan dunia. Hotel Landmark memberikan pengalaman unik bagi para peserta untuk menyaksikan betapa megahnya perpaduan budaya kuno dan kemajuan modern yang harmonis di Beijing.

Begitu tiba di Beijing, para peserta Benchmarking Batch 4 merasakan kekaguman yang luar biasa dan antusiasme yang luar biasa. Kesan pertama para peserta adalah Kota yang sibuk dan penuh energi, dengan sistem transportasi yang sangat modern dan teratur. Bandara Internasional Beijing Daxing yang mereka singgahi adalah salah satu bandara paling canggih di dunia, menjadi simbol pintu gerbang menuju Kota Metropolitan.

Para peserta juga terkesan dengan keteraturan Kota yang tertata dengan baik, transportasi umum yang efisien dan keramahan penduduk setempat yang dengan senang hati membantu mereka meski ada perbedaan bahasa. Udara segar yang terasa di tengah hiruk pikuk Kota memberi kesan positif tentang kebersihan lingkungan dan keseriusan Pemerintah Tiongkok dalam menjaga keseimbangan antara urbanisasi dan kelestarian alam.

Salah satu peserta dari Desa Dabulon Anuar Sadat mengungkapkan “ Kota ini luar biasa megah, tetapi yang lebih mengesankan adalah bagaimana Pemerintah Tiongkok menjaga sejarah dan budaya, meskipun mereka terus berkembang sangat pesat “

Program Benchmarking Batch 4 yang diadakan di Chengdu Beijing tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan teknologi dan kebijakan pertanian modern, ekonomi tetapi juga untuk memberikan inspirasi bagi para Kepala Desa tentang bagaimana sebuah Negara bisa tumbuh besar tanpa meninggalkan identitas budayanya. Beijing, dengan segala kemajuannya, menjadi bukti bahwa kesejahteraan masyarakat desa bisa diraih jika ada keseriusan dan kebijakan yang tepat.

Para peserta mendapatkan motivasi kuat dari pengalaman melihat langsung bagaimana pembangunan perdesaan di Tiongkok berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat tanpa mengabaikan pentingnya teknologi dan inovasi. Para peserta menyaksikan betapa pentingnya investasi dalam infrastruktur, pendidikan dan pertanian berkelanjutan dalam membangun desa yang mandiri.

Salah satu peserta , Anuar Sadat berbagi pandangannya “ Melihat Beijing membuat saya termotivasi untuk memikirkan bagaimana caranya membawa kemajuan teknologi ke Desa saya, tetapi tanpa melupakan adat dan budaya yang kita miliki. Pembelajaran ini sangat berharga untuk diterapkan di Desanya “ imbuhnya. Motivasi ini menjadi refleksi bagi para peserta bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga kolaborasi dan kerja keras dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Desa.

Panorama dan suasana Kota Beijing memberikan kesan mendalam bagi para peserta Benchmarking Batch 4. Kota yang kaya akan sejarah namun terus berkembang pesat menjadi motivasi tersendiri bagi para peserta untuk membawa perubahan positif di Desa masing-masing. Dengan bekal pengetahuan yang meraka dapatkan selama di Chengdu Beijing, diharapkan para Kepala Desa dapat menerapkan inovasi dan strategi yang lebih baik dalam memajukan desanya, serta tetap menjaga kearifan lokal dan budaya yang dimilikinya.

Village Head Benchmarking Program Batch 4 telah berakhir , secara resmi di tutup oleh Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nugroho Setijo Nagoro, Jum’at 27 september 2024 di Universitas Pertanian Sichuan. Perseta Benchmarking Batch 4 pun telah tiba di tanah air , membawa sejuta harapan untuk membangun desanya masing-masing, begitu juga dengan Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat, Rencana Tindak Lanjutpun telah menanti guna mewujudkan Tata Kelola Desa yang baik serta perencanaan pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki daya saing.

 

Read More

Wamenteri Desa PDTT Paiman Rahardjo lepas Peserta Benchmarking Batch 4 Ke Tiongkok

 

Wamenteri Desa PDTT Paiman Rahardjo Lepas Peserta Benchmarking Batch 4 Ke Tiongkok

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Rahardjo, secara remsi melepas peserta Benchmarking Batch 4 ke Tiongkok dilaksanakan di Opreration Room lt 1, Gedung Utama Kementerian Desa PDTT, Jalan TMP Kalibata NO.17, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Jajaran Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Desa peserta Benchmarking Batch 4, dan tamu undangan laiannya .  Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Rahardjo memberikan arahan, pembekalan  serta secara resmi melepas para peserta yang akan mengikuti program Benchmarking Batch 4 ke Tiongkok, Rabu ( 18/9/2024 )

Dalam Sambutannya Wakil Menteri PDTT Paiman Rahardjo menekankan bahwa tujuan utama dari program tersebut adalah untuk memperkuat peran Kepala Desa dalam mengembangkan wilayah Desanya melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam sektor pertanian, pemberdayaan serta pengelolaan Sumber Daya Desa yang berkelanjutan. Wakil Merteri Desa PDTT juga menekankan pentingnya kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, khususnya dalam pertukaran pengetahuan serta kebijakan untuk memajukan sektor perdesaan

Program Benchmarking Batch 4 ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada para peserta Program Benchmarking Batch 4 khususnya, termasuk Kepala Desa Dabulon Bapak Anuar Sadat, tentang bagaimana Tiongkok berhasil memajukan pertanian dan memberdayakan masyarakat desa melalui kebijakan dan inovasi teknologi tepat guna. Selama beberapa hari kedepan, para peserta yang terdiri dari 13 Kepala Desa dan satu jurnalis dari Kompas akan mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Desa-Desa percontohan di Tiongkok, bertemu dengan para ahli di bidang pertanian serta mempelajari sistem kebijakan yang diterapkan oleh  Ministry Agriculture and Rural Affairs (MARA).

Setelah memberikan sambutan Wakil Meteri Desa PDTT Paiman Rahardjo Secara simbolis menyematkan tanda peserta kepada perwakilan Kepala Desa yang di wakili oleh Kepala Desa Dabulon Bapak Anuar Sadat yang akan mengikuti Program Benchmarking Batch 4 di Tiongkok. Penyematan tanda ini melambangkan komitmen para peserta dalam menyerap ilmu dan menerapkannya di Desa masing-masing setelah kembali dari Tiongkok.

Desa Dabulon mendapat kehormatan sebagai peserta Program Benchmarking Batch 4 Ke Tiongkok mewakili Kabupaten Nunukan  berdasarkan surat dari Plh. Sekretaris Jenderal Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemendesa PDTT No 1627/HMS.02.01/IX/2024 Perihal Penyampaian Kegiatan Village Head Benchmarking Program Ke China Untuk Para Kepala Desa melalui Bupati Nunukan. Dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat merasa bersyukur terpilih sebagai peserta Program tesebut diatas mewakili Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Pembekalan Peserta Oleh Dirjen Kemendesa PDTT

Sebelum diberangkatkan seluruh peserta yang terdiri dari 13 Kepala Desa dan satu Jurmalis dari Kompas di berikan pembekalan dan sesi sharing Knowledge  dari  Direktur Jenderal Kemendesa PDTT, yaitu dari Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek dalam pengelolaan desa, seperti :

1. Pengembangan Pertanian Berkelanjutan;  Mewujudkan Desa Mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk pertanian modern.
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa; Partisipasi masyarakat Desa melalui pengembangan kapasitas, pendidikan dan pelatihan.
3. Pengelolaan Dana Desa; Pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel serta kebermanfaatan bagi.
4. Pembangunan perdesaan berkelanjutan; Melibatkan beberapa aspek dan Sinergitas antar Lembaga , meliputi pembangunan sarana dan prasarana pendukung yang sangat diperlukan oleh masyarakat khususnya di perdesaan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Ketiga nara sumber dari Kemendesa PDTT juga membuka sesi diskusi interaktif, dimana para Kepala Desa dapat bertanya dan berbagi pengalaman mengenai tantangan dan solusi dalam mewujudkan pembangunan Desa berkelanjutan.

Setelah sesi pembekalan selesai, acara dilanjutkan dengan pelepasan peserta secara resmi oleh Wakil  Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  Dalam Pesannya, Wakil Menteri Desa PDTT menyampaikan agar para peserta dapat menjaga nama baik Indonesia selama di Tiongkok dan kembali dengan membawa pengetahuan baru yang dapat diterapkan di Desa masing-masing.

Acara diakhiri denga Ramah Tamah antara peserta Program Benchmarking Batch 4 dengan jajaran Pejabat Kemendesa PDTT. Momen ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan antara para Kepala Desa dan Pejabat Kemendesa PDTT, serta berbagi harapan dan aspirasi terhadap kemajuan Desa para peserta ,akhir acara dilanjutkan dengan poto bersama.

 

Read More

PPS Sriwidadi Buka Pendaftaran Calon KPPS Pada Pilkada Tahun 2024

 PPS Sriwidadi Buka Pendaftaran Calon Anggota KPPS Pada Pilkada Tahun 2024

Desa Sriwidadi bersiap menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari tahapan Pilkada, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sriwidadi membuka pendaftaran calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pengumuman ini menjadi bagian penting dari upaya PPS untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara di Desa Sriwidadi, Selasa ( 17/9/2024 ) 

Tahapan Pilkada 2024

Pilkada 2024 merupakan momen penting dalam demokrasi lokal, termasuk di Desa Sriwidadi. Tahapan Pilkada di Desa Sriwidadi mengikuti jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),  mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengumuman daftar pemilih tetap (DPT), hingga pelaksanaan pemungutan suara. Salah satu tahapannya adalah pembentukan KPPS, yang bertugas melaksanakan pemungutan suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Di Desa Sriwidadi, hanya terdapat satu TPS yang akan melayani pemilih pada Pilkada tahun 2024. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PPS, jumlah pemilih di desa ini terdiri dari 233 pemilih laki-laki dan 221 pemilih perempuan, dengan total jumlah pemilih sebanyak 454 orang. Jumlah ini menjadi dasar dalam penyusunan logistik pemilu, termasuk jumlah surat suara dan alat pemungutan suara.

Pengumuman Rekrutmen Calon Anggota KPPS Desa Sriwidadi

PPS Desa Sriwidadi secara resmi membuka pendaftaran calon anggota KPPS untuk Pilkada 2024. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024, memberikan kesempatan kepada masyarakat desa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Dalam rangka pembentukan KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota KPPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, PPS Sriwidadi berpedoman dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota KPPS:

a.      Warga Negara Indonesia;

b.     berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan diutamakan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;

c.      setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

d.     mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

e.      tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

f.       berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;

g.      mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

h.     berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

i.       tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

a.    Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;

b.    Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

c.    Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;

d.    Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :

1.      setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

2.      mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

3.      tidak menjadi anggota Partai Politik;

4.      tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);

5.      sehat secara rohani;

6.      bebas dari penyalahgunaan narkotika;

7.      tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

8.      tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

9.      tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;

10.  tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;

11.  mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan

12.  mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

e.    Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik*);

f.     Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik, yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tensi darah, kadar gula darah, dan kolesterol;

g.    Daftar Riwayat Hidup; dan

h.   Pas Foto Berwarna 4x6, 1 (satu) lembar.

 

*) dilampirkan apabila pendaftar yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik.

Surat pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada PPS (Panitia Pemungutan Suara) Sriwidadi pada masing-masing kantor Kelurahan/Desa sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal            28 September 2024.  

Alamat                      : Sriwoidadi

Narahubung/Nama   : Christina Dhea Utami

Kontak HP/WA          : 082124773284

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Demikian Pengumuman ini disampaiakaBagi masyarakat Desa Sriwidadi yang memenuhi syarat dan berminat untuk menjadi anggota KPPS, dapat langsung mendaftarkan diri ke kantor PPS Desa Sriwidadi pada jam kerja. Calon pendaftar diharapkan membawa fotokopi KTP, ijazah terakhir, dan pas foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak dua lembar.

Pembentukan KPPS merupakan salah satu langkah penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuka pendaftaran calon anggota KPPS, PPS Desa Sriwidadi berharap mendapatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk berperan dalam proses demokrasi ini. Tugas sebagai anggota KPPS adalah tanggung jawab besar yang memerlukan dedikasi, integritas, dan kerja sama tim yang baik demi suksesnya pelaksanaan Pilkada di Desa Sriwidadi.

Dengan adanya rekrutmen ini, diharapkan Pilkada 2024 di Desa Sriwidadi dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi desa dan masyarakat luas.

Read More