Literasi Kebijakan Piramida Terbalik Skala Desa

 Literasi Kebijakan Sistem Paramida Terbalik Skala Desa

Latar Belakang

Ditingkat Desa , pemangku kebijakan memainkan peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun pemahaman pemangku kebijakan terhadap tanggung jawab, peran dan dampak kebijakan yang mereka buat sendiri seringkali bervariasi. Pemahaman yang kurang mendalam tentang kompleksitas masalah desa dapat mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak efektif, sehingga berdampak negatif terhadap pembangunan desa. Literasi dalam konteks ini menjadi referensi untuk meningkatkan kapasitas pemangku kebijakan di tingkat desa agar mampu membuat keputusan yang lebih baik dan berdampak positif.

Maksud, Tujuan dan Fungsi Kewenangan Pemangku Kebijakan Skala Desa

Pemangku kebijakan di tingkat desa memiliki kewenangan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan berbagai program pembangunan. Fungsi utama mereka adalah memastikan kebijakan yang diambil dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban serta keamanan di desa . Dengan kewenangan ini pemangku kebijakan harus dapat menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Pemangku kebijakan di tingkat desa sering kali lebih mementingkan prioritas pembangunan dengan sudut pandang secara vertical sehingga kelompok minoritas sering kali tidak di perhatian atau di bina sehingga timbul kesenjangan diantara lembaga desa, khususnys pada lembaga desa yang selalu mendapatkan dana operasional dengan yang tidak sama sekali.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur kewenangan skala desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang undangan diantaranya :

1. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan Desa; Undang –Undang ini di babarapa pasal maupun ayat memberikan otonomi kepada Desa untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan, ekonomi dan kesejahtetaan sosial. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pemangku kebijakan di tingkat desa untuk mengimplementasikan berbagai program yang sesuai dengan kondisi lokal desa. Dalam undang –undang tersebut juga memberikan kewenangan dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal usul dan adat istiadat serta kewenangan skala desa.

Hubungan Skala Prioritas Dengan Non-Prioritas Dalam Pengambilan Kebijakan

Dalam pengambilan kebijakan , pemangku kebijakan desa harus mampu membedakan antara program yang bersifat prioritas dan non- prioritas. Progran prioritas biasaya berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat seperti infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan. Sementara itu , program non-prioritas seringkali bersifat jangka panjang atau kurang mendesak. Keseimbangan antara prioritas dan non-prioritas sangat penting untuk memastikan pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan

Dampak Kebijakan Prioritas Terhadap Pembangunan Desa

Kebijakan prioritas yang tapat dapat mempercepat proses pembangunan desa , mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, kebijakan yang salah atau tidak tepat sasaran dapat menyebabkan ketimpangan, menambah beban masyarakat dan menghambat perkembangan desa. Oleh karena itu, Pemangku kebijakan desa harus mampu menganalisis kebutuhan desa secara komprehensif sebelum menetapkan prioritas kebijakan.

Paradigma Kebijakan Sistem Piramida Terbalik

Sistem paramida terbalik dalam pengambilan kebijakan menekankan pada pentingnya memperhatikan kelompok minoritas atau kebutuhan khusus sebelum memprioritaskan program umum. Paradigma ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan memastikan bahwa kelompok yang paling rentan atau tertinggal mendapat perhatian terlebih dahulu . Dalam konteks ini dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memastikan bahwa pembangunan desa menyentuh keseluruh lapisan masyarakat.

Sudut Pandan Secara Vertikal Dan Horisontal Dalam Kebijakan Tingkat Desa

Sudut pandang Vertkal dalam kebijakan di tingkat desa mengacu pada hubungan hirarki antara berbagai tingkatan dalam sistem Pemerintahan, dari tingkat desa hingga tingkat pusat. Sementara itu, sudut pandang Horisontal melihat bagaimana kebijakan desa berinteraksi dengan kebijakan di tingkat yang sama, seperti antar desa atau antar komunitas. Pemahaman kedua sudut pandang ini penting untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga kebijakan desa tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih luas atau tidak selaras dengan kebutuhan lokal. Disamping kedua sudut pandang diatas perlu juga di pahami sudut pandang terhadap lembaga desa atau kelompok yaitu sudut pandang Pemerintah Desa terhadap semua lembaga yang ada di tingkat desa dalam memberika kebijakan dan memperhatikan lembaga yang di bentuk dan dikelola oleh masyarakat, beda dengan lembaga yang dibentuk oleh desa secara umum selalu mendapatkan pembinaan dan bantuan baik yang bersifat intensif maupun operasional, sedangkan kelompok yang di bentuk oleh masyarakat sering kali terabaikan baik dalam pembinaan maupun dalam bantuan operasional, inilah kebijakan minoritas yang menjadi pokok bahasan pada artikel ini, yaitu nasib lembaga atau kelompok minoritas dalam memperoleh kebijakan di tingkat desa.

Pandangan Masyarakat Terhadap Kebijakan Prioritas Dalam Pembangunan Desa

Masyarakat desa memiliki peran penting dalam penilaian dan penerimaan kebijakan prioritas yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Pandangan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh seberapa besar dampak kebijakan tersebut terhadap kehidupan mereka sehari-hari. Kebijakan yang dianggap bermanfaat dam tepat sasaran biasanya mendapat dukungan, sedangkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau realitas lokal dapat memicu penolakan atau ketidakpuasan.

Manfaat Dan Dampak Penerapan Kebijakan Prioritas Dalam Pembangunan Desa

Penerapan kebijakan prioritas yang efektif dapat membawa berbagai manfaat, seperti peningkatan infrastruktur, akses pendidikan yang lebih baik serta pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Sedangkan Dampaknya , kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara signifikan, dan desa dapat berkembang lebih cepat. Namun kebijakan yang tidak matang dan kurang mempertimbangkan kondisi lokal dapat menimbulkan masalah baru, seperti ketidakmerataan pembangunan atau pemborosan anggaran.

Kesimpulan

Literasi adalah kunci dalam mengubah sudut pandang pemangku kebijakan di tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran, kewenangan dan dampak kebijakan, pemangku kebijakan di tingkat desa dapat membuat keputusan yang lebih efektif bagi masyarakat. Dalam proses ini, penting untuk menyeimbangkan antara prioritas dan non-prioritas , serta mempertimbangkan antara sudut pandang Vertkal, horizontal dan sudut pandang lembaga desa atau kelompok dalam pengambilan kebijakan. Pada akhirnya , kebijakan yang bijak dan tepat sasaran akan membawa kemjuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat desa.

Posted in: