Percepat Pembangunan Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa Merah Putih: Pemerintah Pusat Terbitkan SKB Empat Menteri

Percepat Pembangunan Gerai dan Pergudangan Koperasi Desa Merah Putih: Pemerintah Pusat Terbitkan SKB Empat Menteri

Meta Deskripsi: Pemerintah pusat resmi mengeluarkan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tahun 2025 untuk mempercepat pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Langkah ini menjadi implementasi nyata dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam mendukung kemandirian ekonomi desa dan pemerataan pembangunan nasional.

Dabulon, Jum’at 9 Oktober 2025; Pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan kelembagaan koperasi desa. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri dan Dua Kepala Lembaga Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), Kepala Badan Pengaturan BUMN, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPIDAN).
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Landasan dan Tujuan SKB

Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Kedua, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan, serta Asta Cita Keenam, yaitu pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi nasional.

Melalui keputusan bersama ini, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan fisik lebih dari 80.000 koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia yang telah terbentuk kelembagaannya.
Tujuannya tidak hanya membangun gerai dan pergudangan, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi desa yang modern, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Sinergi Lintas Kementerian

Kebijakan ini mengedepankan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga negara.

• Menteri Koperasi bertanggung jawab mengoordinasikan pembangunan fisik gerai dan pergudangan serta menetapkan desain standar koperasi.
• Menteri Keuangan berperan dalam penyaluran Dana Desa, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mendukung kontrak pembangunan dengan PT. Agrinas Pangan Nusantara (Persero) sebagai pelaksana teknis.
• Menteri Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah dan desa agar menyediakan lahan dan memfasilitasi proses pembangunan sesuai tata kelola yang transparan.
• Menteri Desa dan PDT mengatur kebijakan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan koperasi, serta mengoptimalkan pendapatan desa dari Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi minimal 20 persen untuk pembangunan desa.
• Badan Pengaturan BUMN dan BPIDAN berperan sebagai pengelola investasi dan koordinator teknis di lapangan.

Implementasi dan Dampak terhadap Desa

Dalam implementasinya, SKB ini menekankan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan transparan. Pemerintah pusat akan melakukan pendampingan, sosialisasi, dan pengawasan langsung kepada pemerintah daerah dan desa agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi pusat distribusi ekonomi rakyat dan simpul logistik pangan desa, yang mampu menggerakkan sektor pertanian, perdagangan, dan UMKM lokal. Selain itu, melalui sinergi dana desa dan investasi BUMN, koperasi diharapkan tumbuh sebagai entitas ekonomi desa yang mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan.

Harapan Pemerintah

SKB ini mencerminkan arah kebijakan nasional untuk memperkuat ekonomi desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, bukan hanya simbol kelembagaan.
Dengan pembangunan fisik dan sistem manajemen yang terintegrasi, koperasi diharapkan mampu menekan ketimpangan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing desa di era global.

Kesimpulan:
Penerbitan SKB Empat Menteri dan Dua Kepala Lembaga ini menjadi tonggak penting dalam transformasi ekonomi desa berbasis koperasi. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong lahirnya koperasi modern yang tangguh, transparan, dan adaptif terhadap digitalisasi ekonomi desa menuju Indonesia Emas 2045.

Posted in: